Organisasi Mahasiswa Harus Saling Melengkapi
Alumnus HMI Cabang Yogyakarta ini mengibaratkan, HMI dan GMNI sebagai sepasang sepatu sehingga tidak mungkin digunakan sebelah saja. ’’Kalau kita pakai sebelah saja, pasti ditertawakan orang. Jadi harus dipakai semua,’’ katanya.
Untuk organisasi lainnya seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), lanjut Mahfud, bisa diibaratkan sebagai jas, baju kemeja, dan dasi. ’’Jadi, dari keberbagian peran itu akan tampak keindahan dalam perjalanan negara ini dengan memegang sistem demokrasi,’’ tutur pria asal Madura ini.
Namun, Mahfud menyatakan bahwa perumpanan itu tentu bukanlah sebuah cerminan kredibilitas atas sebuah organisasi tertentu. ’’Itu hanyalah sebagai perumpamaan untuk mudah dipahami sebagai satu iktikad kita dalam merawat bangsa ini,’’ terang guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) itu.
Lebih jauh Mahfud menerangkan, bukan persoalan satu sepatu sementara lainnya diibaratkan jas sehingga merasa kurang dihargai. Substansinya bukan di situ. Tetapi, bagaimana caranya setiap organisasi tersebut memberikan peran masing-masing tanpa merasa disepelekan lainnya,’’ tandasnya.
Selain itu, lanjut Mahfud, yang tak kalah penting dari substansi perumpamaan peran itu adalah pentingnya setiap organisasi peran di atas satu kacamata yang memiliki dua lensa. Yaitu nasionalis dan religius. ’’Artinya, bahwa semua elemen (organisasi mahasiswa, Red) itu harus sama-sama berperan dalam merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini,’’ pungkas dia. (JPNN)
Mahfud MD: Konfrontir Hanya Buang-buang Waktu
Sikap cuek MK tersebut terlihat saat Mahfud M.D menghadapi tuntutan konfrontasi yang disampaikan Arsyad. Termasuk ancaman mantan hakim itu yang siap melaporkan balik Mahfud dengan tuduhan pencemaran nama baik. "Saya persilahkan pak Arsyad melapor," ujarnya melalui pesan pendek.
Kepada wartawan, Mahfud juga tidak mau menjelaskan banyak terkait tidak maunya dia dikonfrontir di DPR. Dengan enteng dia menyebut jika konfrontasi yang dituntut DPR maupun Arsyad hanya akan membuang-buang waktu. "Masalahnya sudah jelas. DPR tinggal ambil keputusan," imbuhnya.
Akil Mochtar yang ditunjuk Mahfud sebagai juru bicara MK juga enggan menanggapi pernyataan Arsyad yang siap dikonfrontasi dengan siapapun. Terutama, dengan nama-nama yang memiliki keterkaitan dengan kasus surat palsu MK. "Kan setiap orang berhak membela diri," terangnya.
Dia memilih untuk menghargai pendapat Arsyad yang menyebut fakta yang dikumpulkan Tim Investigasi telah dimanipulasi dan direkayasa untuk mengorbankan dirinya. Akil menampik hal itu dengan memastikan semuanya sudah sesuai prosedur dan tidak ada rekayasa. "Tidak ada rekayasa dan manipulasi," tegasnya.
Oleh sebab itu, MK lebih suka mendorong proses hukum agar lebih fair supaya kasus yang menampar MK itu cepat selesai. Mungki atas dasar itulah dia berharap tidak ada lagi perang statement di media. "Proses politik bisa bias kemana mana sama dengan perang pernyataan di media. Kurang baik dan bisa menimbulkan opini yang salah," jelasnya.
Dia juga menyatakan lebih berharap kepada polisi agar bisa segera menuntaskan masalah itu. Apalagi, tongkat kepemimpinan Kabareskrim telah berpindah ke Irjen Pol Sutarman yang pernah berjanji akan menyelesaikan surat palsu itu dalam 10 hari. "Kami tunggu Pak Sutarman membuktikan omongannya," ujarnya.
Pengungkapan surat palsu tersebut menurut Akil sangat penting. Sebab, menurut dia, sejatinya tidak ada yang kacau dalam sistem administrasi MK. Munculnya surat palsu tersebut murni oknum dan harus segera diselesaikan. "Putusan MK itu sudah benar dan kami selalu transparan," tutur Akil.(jppn)
Pancasila Pelajaran Wajib di Perguruan Tinggi
Hanya saja, Kemdikasn tidak akan menyetir perguruan tinggi mengenai model pelajaran Pancasila yang akan diajarkan. "Misalnya, di Universitas Indonesia ada 18 SKS yang digunakan untuk berbagai macam mata pelajaran termasuk Pancasila dan di dalam pengembangan kepribadian. Jadi masing-masing perguruan tinggi punya otonomi untuk menyajikan seperti apa mereka menggelar pendidikan Pancasila itu. Bisa jadi mata kuliah khusus, bisa masuk di PKN, atau bagian dari kelompok pengembangan kepribadian," terang Wakil Mendiknas Fasli Jalal kepada JPNN di Jakarta, Jumat (10/6).
Mantan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemdiknas ini menambahkan, yang terpenting saat ini adalah isi dari Pancasila itu dapat dimasukkan ke dalam berbagai mata pelajaran yang relevan. Dikatakan, isi dari pembelajaran Pancasila itu sendiri juga tidak harus berupa hafalan, karena Pancasila merupakan bagian dari pendidikan karakter. "Nah, karakter sendiri itu kan memerlukan pembiasaan atau habituasi. Bukan sekedar kognitifnya saja, bukan sekedar mengajarkan. Justru yang paling berat itu adalah menggunakan berbagai macam mata pelajaran terkait , proses pembelajaran yang menarik bagi murid, dan menjadikan kebiasaan terhadap nilai-nilai pancasila tersebut," ujar Fasli.
Dijelaskan, dalam pembelajaran Pancasila juga membutuhkan suatu keteladanan yang mungkin bisa berasal dari Kepala Sekolah, guru atau bahkan dosen di perguruan tinggi. "Intinya, bukan hanya dari dunia pendidikan saja, tetapi juga harus lewat keluarga, masyarakat dan peran media juga ikut andil besar dalam ini," imbuhnya.
Terpisah, Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Suparman, menjelaskan, saat ini perlu adanya inovasi pembelajaran dari para guru, terutama menyesuaikan dengan dinamika sosial politik yag terjadi di negara ini. Sebab menurut Suparman, lunturnya nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme terutama di kalangan anak didik, bukan semata-mata salah dunia pendidikan. Namun juga adanya kesalahan pada keteladanan yang diberikan oleh lingkungan sekitar. “Konflik politik dan sosial yang ditunjukkan di televisi dan media massa merupakan teladan yang buruk bagi anak didik,” tegasnya.
Dikatakan, penting juga bagi guru ataupun tenaga pendidik lainnya untuk menerapkan sistem pembelajaran yang lebih menyertakan aktualitas kehidupan yang berpedoman pada Pancasila. “Sebenarnya banyak contoh kasus yang dapat dijadikan media pembelajaran berpancasila. Maka dari itu, guru dituntut harus lebih inovatif,” tegasnya. (JPNN)
RAPAT ANGGOTA KOMISARIAT (RAK) KE-XVIII KOMISARIAT HASYIM ASY'ARI TRIBAKTI KEDIRI
JADWAL KEGIATAN
| NO | HARI/TANGGAL | ACARA | SUB. PEMBAHASAN |
| 01 | Jum’at, 06 mei 2011 | Ceking Panitia 1 | a. Sosialisasi SK panitia b. Pembacaan Job description Panitia |
| 02 | Rabu, 11 mei 2011 | Ceking Panitia 2 | a. Laporan kerja masing-masing Seksi b. Rencana kerja selanjutnya |
| 03 | Sabtu, 14 mei 2011 | Ceking Panitia 3 | a. Laporan kerja masing-masing Seksi b. Rencana kerja selanjutnya |
| 04 | Rabu, 18 mei 2011 | Ceking Panitia 4 | a. Evaluasi b. Membahas hasil evaluasi yang kurang untuk segera dilaksanakan dan dipenuhi |
| 05 | Kamis, 19 mei 2011 | Mengkondisikan tempat |
| WAKTU | AGENDA | PENANGGUNG JAWAB |
| 13.30-15.00 | OPENING CEREMONY
5. Penutup | OC |
| 15.00-17.00 | Orasi Ilmiah Thema: ‘Urgensi Idealisme Dalam Berorganisasi’
Oleh: Kanda Firhan | SC |
| 16.00-18.30 | ISHOMA | OC |
| 18.30-20.30 | SIDANG PLENO I
| SC |
| 20.30-23.00 | SIDANG PLENO II 1. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Ketua Umum HMI Koms. Hasyim Asy’ari Tribakti Kediri Periode 2009-2010. 2. Pandangan Umum Dan Evaluasi Terhadap Kinerja Ketua Umum HMI Koms. Hasyim Asy’ari Tribakti Kediri Periode 2010-2011. 3. Pengesahan LPJ Ketua Umum HMI Koms. Hasyim Asy’ari Tribakti Kediri Peirode 2010-2011. | PRESIDIUM SIDANG |
| 23.00-00.30
| SIDANG PLENO III
| PRESIDIUM SIDANG |
| 00.30-02.30 | SIDANG PLENO IV
| PRESIDIUM SIDANG |
| 02.30-SELESAI | CLOSSING CEREMONY | ALL |
Blog Archive
-
▼
2011
(6)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (1)
- ► 05/22 - 05/29 (1)
- ► 05/01 - 05/08 (1)
-
►
2010
(11)
- ► 08/08 - 08/15 (1)
- ► 07/25 - 08/01 (2)
- ► 07/18 - 07/25 (2)
- ► 07/11 - 07/18 (4)
- ► 07/04 - 07/11 (2)