' HMI - Himpunan Mahasiswa Islam '

JAKARTA-- Pancasila akan dijadikan salah satu pelajaran wajib di seluruh perguruan tinggi. Keputusan ini sudah disepakati para rektor dalam pertemuan dengan petinggi Kemdiknas pada tanggal 7-8 Juni 2011 lalu.

Hanya saja, Kemdikasn tidak akan menyetir perguruan tinggi mengenai model pelajaran Pancasila yang akan diajarkan. "Misalnya, di Universitas Indonesia ada 18 SKS yang digunakan untuk berbagai macam mata pelajaran termasuk Pancasila dan di dalam pengembangan kepribadian. Jadi masing-masing perguruan tinggi punya otonomi untuk menyajikan seperti apa mereka menggelar pendidikan Pancasila itu. Bisa jadi mata kuliah khusus, bisa masuk di PKN, atau bagian dari kelompok pengembangan kepribadian," terang Wakil Mendiknas Fasli Jalal kepada JPNN di Jakarta, Jumat (10/6).

Mantan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemdiknas ini menambahkan, yang terpenting saat ini adalah isi dari Pancasila itu dapat dimasukkan ke dalam berbagai mata pelajaran yang relevan. Dikatakan, isi dari pembelajaran Pancasila itu sendiri juga tidak harus berupa hafalan, karena Pancasila merupakan bagian dari pendidikan karakter. "Nah, karakter sendiri itu kan memerlukan pembiasaan atau habituasi. Bukan sekedar kognitifnya saja, bukan sekedar mengajarkan. Justru yang paling berat itu adalah menggunakan berbagai macam mata pelajaran terkait , proses pembelajaran yang menarik bagi murid, dan menjadikan kebiasaan terhadap nilai-nilai pancasila tersebut," ujar Fasli.

Dijelaskan, dalam pembelajaran Pancasila juga membutuhkan suatu keteladanan yang mungkin bisa berasal dari Kepala Sekolah, guru atau bahkan dosen di perguruan tinggi. "Intinya, bukan hanya dari dunia pendidikan saja, tetapi juga harus lewat keluarga, masyarakat dan peran media juga ikut andil besar dalam ini," imbuhnya.

Terpisah, Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Suparman, menjelaskan, saat ini perlu adanya inovasi pembelajaran dari para guru, terutama menyesuaikan dengan dinamika sosial politik yag terjadi di negara ini. Sebab menurut Suparman, lunturnya nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme terutama di kalangan anak didik, bukan semata-mata salah dunia pendidikan. Namun juga adanya kesalahan pada keteladanan yang diberikan oleh lingkungan sekitar. “Konflik politik dan sosial yang ditunjukkan di televisi dan media massa merupakan teladan yang buruk bagi anak didik,” tegasnya.

Dikatakan, penting juga bagi guru ataupun tenaga pendidik lainnya untuk menerapkan sistem pembelajaran yang lebih menyertakan aktualitas kehidupan yang berpedoman pada Pancasila. “Sebenarnya banyak contoh kasus yang dapat dijadikan media pembelajaran berpancasila. Maka dari itu, guru dituntut harus lebih inovatif,” tegasnya. (JPNN)

JADWAL KEGIATAN

PRA RAK KE-XVIII

NO	HARI/TANGGAL	ACARA	SUB. PEMBAHASAN
01	Jum’at, 06 mei 2011	Ceking Panitia 1	a. Sosialisasi SK panitia b. Pembacaan Job description Panitia
02	Rabu, 11 mei 2011	Ceking Panitia 2	a. Laporan kerja masing-masing Seksi b. Rencana kerja selanjutnya
03	Sabtu, 14 mei 2011	Ceking Panitia 3	a. Laporan kerja masing-masing Seksi b. Rencana kerja selanjutnya
04	Rabu, 18 mei 2011	Ceking Panitia 4	a. Evaluasi b. Membahas hasil evaluasi yang kurang untuk segera dilaksanakan dan dipenuhi
05	Kamis, 19 mei 2011	Pelaksanaan	Mengkondisikan tempat

ACARA RAK KE-XVIII

WAKTU	AGENDA	PENANGGUNG JAWAB
13.30-15.00	OPENING CEREMONY Pembukaan Menyanyikan lagu Indonesia raya dan Himne HMI Prakata panitia Sambutan-sambutan Ketua Panitia RAK Ke-XVIII Ketua Umum HMI Koms. Hasyim Asy’ari Tribakti Ketua Umum HMI Cabang Kediri sekaligus membuka acara RAK ke-XVIII 5. Penutup	OC
15.00-17.00	Orasi Ilmiah Thema: ‘Urgensi Idealisme Dalam Berorganisasi’ Oleh: Kanda Firhan	SC
16.00-18.30	ISHOMA	OC
18.30-20.30	SIDANG PLENO I Pembacaan dan Pengesahan Agenda RAK ke-XVIII HMI Koms. Hasyim Asy’ari Tribakti Kediri Pembacaan dan Pengesahan Tata Tertib RAK ke-XVIII HMI Koms. Hasyim Asyari Tribakti Kediri Pemilihan Presidium Sidang RAK ke-XVIII HMI Koms Hasyim Asy’ari Tribakti Kediri.	SC
20.30-23.00	SIDANG PLENO II 1. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Ketua Umum HMI Koms. Hasyim Asy’ari Tribakti Kediri Periode 2009-2010. 2. Pandangan Umum Dan Evaluasi Terhadap Kinerja Ketua Umum HMI Koms. Hasyim Asy’ari Tribakti Kediri Periode 2010-2011. 3. Pengesahan LPJ Ketua Umum HMI Koms. Hasyim Asy’ari Tribakti Kediri Peirode 2010-2011.	PRESIDIUM SIDANG
23.00-00.30	SIDANG PLENO III Pembagian Sidang Komisi Sidang Komisi Sidang Paripurna Komisi.	PRESIDIUM SIDANG
00.30-02.30	SIDANG PLENO IV Pembacaan dan Pengesahan Tata tertib Pemilihan formateur dan mide formateur HMI Koms. Hasyim Asy’ari Tribakti Kediri Periode 2011-2012. Pemilihan dan Pengesahan formateur dan mide formateur HMI Koms. Hasyim Asy’ari Tribakti Kediri Periode 2011-2012. Pemilihan calon-calon Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat (MPK PK) HMI Koms. Hasyim Asy’ari Tribakti Kediri Periode 2011-2012.	PRESIDIUM SIDANG
02.30-SELESAI	CLOSSING CEREMONY	ALL

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) mulai tahun ajaran baru 2011/2012 pada bulan Juni atau Juli mendatang, berencana menerapkan pendidikan karakter. Materi ini akan diberikan mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai dengan perguruan tinggi. Termasuk di dalamnya pendidikan non-formal dan informal.

"Sekarang ini yang paling mendesak yang harus kita lakukan, adalah pendidikan karakter. Targetnya, semua sekolah harus menggunakan," ungkap Mendiknas M Nuh, saat ditemui di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Senin (2/5).

Tema Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini sendiri adalah "Pendidikan Karakter sebagai Pilar Kebangkitan Bangsa", dengan subtema "Raih Prestasi Junjung Tinggi Budi Pekerti". Tema ini, kata Nuh pula, mengingatkan kembali pada hakikat pendidikan yang telah ditekankan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro.

"Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin dan karakter), pikiran, dan jasmani anak didik," ucap Nuh, mengutip perkataan Ki Hajar Dewantoro yang hari lahirnya diperingati sebagai Hardiknas itu.

Pada sambutannya salam upacara peringatan Hardiknas, Nuh pun menekankan pentingnya pendidikan berbasis karakter dengan segala dimensi dan variasinya itu. Di mana menurutnya, karakter yang ingin dibangun bukan hanya berbasis atas kemuliaan diri semata, tetapi juga kemuliaan sebagai bangsa.

"Karakter yang ingin kita bangun bukan hanya kesantunan. Tetapi secara bersamaan, kita bangun karakter yang mampu menumbuhkan kepenasaranan intelektual sebagai modal untuk membangun kreativitas dan daya inovasi," imbuhnya.

Nuh menyampaikan, konsep pendidikan karakter itu sendiri telah disiapkan sejak tahun lalu. Disebutkannya, ada tiga kelompok pendidikan karakter, yaitu tumbuhnya kesadaran peserta didik sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, tumbuhnya kepenasaran intelektual untuk membangun keilmuan, serta tumbuhnya rasa bangga dengan cara berprestasi. "Dari kegemaran berprestasi itu, nanti akan muncul kebanggaan 'We are the Indonesian'," katanya.

Dijelaskan Nuh, bentuk pendidikan karakter tersebut bisa diwujudkan mulai dari kurikulum, sampai dengan membangun kultur budaya di sekolah। "Pendidikan karakter bukan hanya diajarkan melalui papan tulis, tetapi harus melalui pembudayaan. Jangan sampai terjebak hanya di ranah kognitif, tetapi harus diterjemahkan (pula) dalam ranah perilaku," tandasnya. (jpnn)

KOMPAS.com — Marilah kita main hitung. Di luar biaya reses dan tunjangan lain, gaji bersih yang diterima anggota DPR per bulan adalah sekitar Rp 57 juta atau Rp 684 juta per tahun. Dalam lima tahun, gaji yang mereka terima adalah Rp 3.420.000.000 (Rp 3,42 miliar). Taruhlah mereka mengeluarkan biaya ”administrasi” pemilu Rp 1 miliar, maka masih ada ”laba” Rp 2.420.000.000 (Rp 2,42 miliar).

Dengan hitungan kasar, kita dapat menyimpulkan: setiap anggota DPR di Senayan hidup supersejahtera. Mereka mempunyai penghasilan per hari minimal Rp 1,9 juta (Rp 57 juta dibagi 30 hari). Bandingan dengan penghasilan rakyat kecil per hari yang berkisar Rp 20.000 hingga Rp 50.000.

Rakyat kecil pun tak kenal uang reses atau tunjangan gaji, tetapi hanya mengenal ”bonus” penderitaan: dari kesulitan menyekolahkan anak, membayar biaya kesehatan, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang mahal, sampai kesulitan mencari uang itu sendiri. Itu pun, jika tak beruntung, masih mendapat bonus lain: kena ledakan tabung gas atau menjadi obyek penggusuran pasukan polisi pamong praja.

Cita-cita merdesa

Konstitusi kita memiliki tiga kata kunci: melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan kehidupan rakyat. Amanah konstitusi itu dibebankan kepada (para penyelenggara) negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki tiga tugas pokok: pengawasan, anggaran, dan membuat undang-undang (legislasi). Dengan tiga tugas itu, DPR mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang terlindungi, sejahtera, dan cerdas atau kehidupan yang memenuhi standar merdesa, yakni sejahtera, patut, dan layak.

Target hidup secara merdesa merupakan impian dasar mayoritas rakyat kita. Hidup sejahtera berarti terjamin hak-hak dasarnya: hak mendapatkan kehidupan layak, mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan keamanan, hak mendapatkan pelayanan sosial, hak mendapatkan kebebasan berekspresi, kebebasan memeluk keyakinan/agama, hak mengembangkan diri, dan lainnya.

Patut dan layak berarti sesuai nilai, etika, norma, dan moral yang jadi basis kehidupan bangsa. Jika DPR adalah lembaga perwakilan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, makna ”perwakilan” harus dielaborasi dan diperkaya dengan makna ”pemerdesaan” rakyat. Bobot makna ”pemerdesaan” dapat dijadikan tanggung jawab moral sekaligus orientasi nilai DPR sehingga mereka wajib merasa bersalah, berdosa, dan malu jika gagal memperjuangkan cita-cita hidup merdesa rakyat.

Kita dapat memahami tindakan aktor film Pong Hardjatmo yang menuliskan grafiti ”jujur, adil, tegas” di atas Gedung DPR Senayan. Pong, seperti juga ratusan juta rakyat Indonesia yang lain, geram melihat dan merasakan kinerja anggota Dewan yang ”adem ayem” dan lebih sibuk dengan ”teater retorik” daripada menggelar teater konkret lewat penuntasan berbagai persoalan besar di negeri ini (kasus Bank Century dan lainnya).

Selama ini, para anggota Dewan di Senayan cenderung memaknai upaya-upaya penuntasan berbagai persoalan besar bangsa tak lebih dari kosmetik politik agar bercitra sebagai hero. Namun, ”perjuangan” itu menguap seiring dengan lunturnya kosmetik. Rakyat hanya disuguhi gegap gempita ”teater politik” melalui berbagai media massa. Sesudah teater itu berlalu, rakyat kembali disergap kesunyian yang panjang dan menyesakkan. Ironisnya, untuk semua pergelaran ”teater politik” itu, negara harus mengeluarkan biaya besar!

Teater sosial

Kita tidak berharap negara ini hanya menjadi panggung ketoprak humor yang ”wagu” dan tidak lucu, tempat para anggota Dewan—yang bergaji Rp 1, 9 juta per hari itu—memamerkan kepiawaian seni lakon (acting) demi entertainment politik yang melelahkan dan membosankan.

Teater sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat jauh lebih konkret, spektakuler, dan dramatis; sebuah teater yang muncul dari berbagai kegagalan kebijakan pemerintah terkait hak-hak dasar publik. Teater bertajuk ”Penderitaan Tiada Batas” ini berlangsung dalam setiap tarikan napas rakyat, terutama rakyat jelata.

Masihkah para anggota Dewan tega untuk ”duduk manis”, ”tidur”, dan ”membolos”?

Dengan penuh kepahitan, kita terpaksa mengucap, "Kita membutuhkan wakil-wakil rakyat yang punya martabat". Martabat diukur dari kualitas makna eksistensial melalui kiprah sosial yang penuh komitmen, dedikasi, integritas, dan kapabilitas untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berperadaban tinggi.

*INDRA TRANGGONO Pemerhati Budaya; Bermukim di Yogyakarta
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2010/08/03/09315334/Martabat.Wakil.Rakyat-5